Junimart Girsang Minta Gelar Seleksi Ulang CPNS Secara Menyeluruh

05-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Eot/nvl

 

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 secara menyeluruh. Hal ini diperlukan, agar dugaan kecurangan saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara clear.

 

“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (4/11/2021).

 

Diketahui, menurut laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharman, bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk mengenakan status diskualifikasi kepada peserta yang dengan jelas berbuat curang tersebut.

 

Namun, Junimart mewaspadai bagaimana jika ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021. “Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang),” tanya Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Karena itu, sedari dini sebelum pelaksanaan Seleksi CPNS 2021, Komisi II DPR RI  telah mengingatkan KemenPAN-RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat, agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan.

 

Junimart menegaskan sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.

 

“Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," paparnya.  (rdn/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...